TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.
    Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang sebagai berikut

a. Tugas Pokok adalah :
 

  1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Fungsi adalah :
 

  1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan ;
  2. Perencana strategis pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  3. Perumusan kebijakan teknis bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  8. Pembinaan UPT ;
  9. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  10. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
  11. Penggunaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan lembaga lainnya ;
  12. Penyelamatan, pelestarian dan pengamanan arsip dan koleksi nasional ;
  13. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan Perangkar Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
  14. Penyusunan perumusan kebijakan penilaian dan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis.

 


Last Update:08-06-2009 14:08